Pasuruan, REALITA – Pemkab meminta kepada semua Desa,camat selaku Pembina Desa berharap tata kelola Keuangan dan Pembangunan Desa yang bersumber dari DD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 di laksanakan dengan baik,artinya penggunaan tak boleh melenceng dari riil regulasi agar out put yang di hasilkan memberikan nilai manfaat bagi masyarakat.
Hal tersebut di sampaikan dalam forum Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Kabupaten Pasuruan Tahun 2025
di Gedung Bupati Pasuruan Lantai 2, Auditorium Mpu Sindok, Kamis (18/12/2025).
Acara tersebut dihadiri oleh Sekda Yudha Tri Widya Sasangka mewakili Bupati Pasuruan, perwakilan biro Keuangan Jawa Timur, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Kepala Inspektorat, Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) se-Kabupaten Pasuruan, para camat,serta tokoh masyarakat.
Dalam sambutannya,Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan Yudha Triwidya Sasongko, yang mewakili Bupati Pasuruan, mengatakan bahwa penguatan tata kelola keuangan Desa adalah perhatian serius pemerintah pusat. Hal tersebut sejalan dengan arahan langsung Presiden Republik Indonesia yang menekankan pentingnya membangun Desa dan bersentuhan dengan kepentingan dasar masyarakat
“Upayakan tata kelola pemerintahan Desa terus kita lakukan sesuai dengan atensi Bapak Presiden. Prinsip membangun Desa dari bawah menjadi kunci untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan yang nyata. Desa yang dikelola dengan baik akan menjadi fondasi kuat pembangunan daerah,” tegas Yudha.
Terpisah,perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Putu Yudha Tenaya, menyampaikan pentingnya pengelolaan Dana Desa yang akuntabel, transparan, dan tepat sasaran. Menurutnya, penggunaan Dana Desa untuk program program pembangunan hendaknya betul betul berdampak positif dan di rasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
“Pengelolaan dana DD selain harus sesuai regulasi, yang tak kalah pentingnya juga harus efektif dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. BPKP akan terus melakukan pendampingan dan pengawasan agar praktik-praktik baik dalam pengelolaan keuangan Desa dapat diterapkan secara berkelanjutan,” ujarnya.
Melalui FGD ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat menyamakan persepsi, berbagi praktik terbaik, serta memperkuat sinergi dalam mewujudkan pengelolaan keuangan dan pembangunan desa yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasuruan.
Editor/Sam*
