Sidoarjo, REALITA-Pemancangan tiang WiFi jaringan intennet disepanjang jalan, dan didepan area pemukiman penduduk milik vendor perusahan provider dikawasan Desa Ploso, Kecamatan Krembung, Sidoarjo dihentikan warga setempat. Lantaran dianggap awal tidak melalui tahap proses sosialisasi, dan kisaran besaran nilai nominal kompensasi terhadap warga. Akhirnya, BPD, RT, RW, dan tokoh masyarakat rapat dikantor balai desa setempat dihadiri Kepala Desa Ploso Susilo Budianto beserta staffnya, Selasa (15/04/2025) malam.
Sementara Susilo Budianto Kepala Desa Ploso saat ditemui memceritakan bahwa hasil dari rapat tersebut yang menjadi harapan bersama. Pada dasarnya secara pribadi tidak ada kepentingan, bahkan dipertanyakan warga soal anggaran atau uang sudah lama ada berkeniatan untuk mengembalikannya. Namun pihak vendor Wifi sulit dihubungi, melalui handphone celularnya.
” operasional yang diterimahnya atau dititipkan untuk RT-RT, melalui transfer (non tunai) nanti tetap akan dikembalikan lagi kepada vendor WiFi. Itupun pengembaliannya dengan pihak saksi, dari lembaga desa sesuai kesepakatan bersama sebagai wujud bentuk transparansi, ” ucapnya.
Diakui Susilo Budianto, saat itu pihak vendor WiFi tiba-tiba datang dan menemui ke kantor desa. Akan tetapi kami sarankan sosialisasi ke RT masing-masing terlebih dahulu, kenyataannya dilokasi tidak ada dan langsung main tanam diketahui setelah ditegur ketua RW. ” Saya sudah berkomitmen, dan menunggu yang mendampinginya untuk mengembalikan uang tersebut, ” ungkapnya.
Menyetujui dan tidaknya sekali lagi, saya dari awal berkeniatan untuk mengembalikan. Menanggapi persoalan tiang WiFi sebagian sudah ditancapkan, sisanya di stop oleh warga dan tidak boleh dikerjakan. Hal ini saya kembalikan lagi kepada warga, dan disini hanyalah menfasilitasi saja, tambahnya.
Terpisah Andik Wicaksono Ketua BPD Desa Ploso melalui H. Nur Kasan selaku sekertaris mengatakan hasil rapat tersebut,
rencana uang yang sudah diterimah Kepala Desa akan dikembalikan pada vendor WiFi. Terkait nanti ada pertemuan lagi, dan tidaknya saya kurang tahu pasti. Namun permintaan dari seluruh RT, RW yang ada, dapat dipertemukan secara bersama-sama secara terbuka sehingga adanya keterbukaan maupun transparansi, ujarnya.
” Tuntutan kompensasi yang telah disampaikan, kepada kami mereka meminta antara Rp. 2 juta sampai Rp. 2,5 juta per-RT. Jika dalam tuntutan kompensasi tidak dapat dipenuhi, maka dapat bisa dilakukan pertemuan atau bernegosiasi kembali. Memang tidak ada keputusan seperti itu, warga tetap akan memberhentikan pekerjaan tersebut, ” tandasnya
AHP/Sam*
Editor/Sam*
