Pasuruan, REALITA – Gelombang penolakan rencana Pilkada yang dipilih oleh DPRD terus berdatangan sebelumnya tolakan datang dari akademisi dan para mahasiswa kini giliran dari LSM salah satunya II Lumbung Informasi Rakyat (LIRA)
Mereka menganggap wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD bukan jawaban atas persoalan bangsa. Pandangan tersebut menjadi salah satu rekomendasi penting yang dihasilkan dalam Rakernas yang digelar di Bogor, Jumat, 16 hingga 18 Januari 2026.
Bupati LIRA Kabupaten Pasuruan, Muslimin yang di konfirmasi terpisah Pada Senin (26/01/26) dirinya mendesak lembaga legislatif merespon cepat adalah atas banyak penolakan terkait wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Menurut LIRA berpandangan gagasan tersebut berpotensi menggerus kedaulatan rakyat dan dinilai sebagai langkah mundur dari semangat demokrasi yang selama ini dijunjung.
“aspirasi ini perlu disampaikan secara tegas agar pemerintah benar-benar melakukan kajian mendalam sebelum mengambil kebijakan strategis yang menyangkut hak politik masyarakat”, ucapnya.
Kami datang untuk meminta kepastian sikap pemerintah, bahwa wacana ini harus dikaji secara serius karena kami menilai berpotensi mencederai demokrasi dan bertentangan dengan amanat UUD 1945,” tambahnya.
Lebih lanjut Muslimin, LIRA merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan keresahan publik dan secara resmi menyampaikan aspirasi melalui surat yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan dengan harapan mendapatkan tanggapan secepatnya.
Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Syamsul Hidayat saat ditemui diruang kerjanya menyampaikan bahwa dalam demokrasi itu adalah wajar, sesuai perkembangan politik saat ini di akui maupun tidak perbedaan pandangan politik itu sudah lumrah, kami di DPRD Kabupaten Pasuruan, hanya bisa mengikuti keputusan dari pusat.
“Secara pribadi memang saya lebih sepakat Pilkada dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, tapi secara kelembagaan kami mengikuti keputusan dari pusat”, ungkapnya.
- Editor/Sam*
