Pasuruan REALITA– Penanganan dan bantuan yang terjadi akibat kerusakan puluhan infrastruktur imbas bencana yang dilakukan oleh Pemkab Pasuruan melalui beberapa OPD teknis setidaknya dilakukan cara menyeluruh baik yang rusak ringan maupun rusak berat karena ini menyangkut kemanusian dan kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Pasuruan.
Hal tersebut disampaikan oleh Yusuf Daniel Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan dirinya banyak menerima laporan dari sejumlah masyarakat mereka mengeluhkan penanganan yang dilakukan oleh Pemkab Pasuruan kurang proporsional yang dianggap masih tebang pilih.
Mencontohkan kerusakan plengsengan sungai Desa Sukorejo kecamatan Pohjentrek penanganannya tidak bisa dilakukan karena kewenangan provinsi padahal ini kalau tidak ditangani segera akan membahayakan rumah masyarakat yang rumahnya di pinggir sungai.
Ada juga pembenahan rumah di desa wonosunyo kecamatan Gempol dari yang dilaporkan mencapai belasan unit tapi faktanya yang ditangani hanya satu atau dua saja ,ini menggambarkan Pemkab tidak setengah dalam melakukan penanganan sehingga dampaknya adalah kecemburuan diantara masyarakat yang terdampak bencana.
Kita akan koordinasi ke provinsi terkait pola penanganan imbas bencana yang bukan pemenang daerah apakah bisa dilakukan
” rencana Selasa besok kita akan ke provinsi Jatim untuk koordinasi terkait penanganan sungai provinsi yang ada di Kabupaten Pasuruan apakah bisa ditangani daerah atau tidak “jelas politisi PKB ini.
Keterangan yang sama disampaikan oleh Khairul Anam sekretaris Komisi III dirinya akan berkoordinasi langsung dengan seluruh pimpinan yang ada DPRD yang pada intinya bagaimana penanganan bencana dan pasca bencana ini bisa dilakukan dengan cepat tepat dan tidak menyalahi aturan.
“Kita akan koordinasi dengan pimpinan yang ada di DPRD untuk menangani infrastruktur yang rusak paska bencana ini “jelas politisi Gerindra ini pungkas.
(Syamsul/A-6)
Editor/Sam*
