Bangkalan, REALITA – Muhari Ketua Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) bersama Holik Sekertaris Yayasan GSN Kabupaten Bangkalan, Secara tegas membantah dugaan adanya pungutan sebesar Rp200 ribu hingga Rp300 ribu kepada para tukang becak penerima bantuan becak listrik dari Presiden Prabowo Subianto di Kabupaten Bangkalan.
Ia memberikan klarifikasi resmi atas kabar tersebut, bahwa bantuan dari Presiden diberikan secara gratis dan tidak dipungut biaya dalam bentuk apa pun.
“Bantuan ini murni diberikan tanpa syarat kepada para tukang becak, tidak ada pungutan sama sekali. Ini bentuk perhatian Presiden Prabowo terhadap rakyat kecil,” jelas Holik. Selasa, 15 Juli 2025.
Menurut Muhari proses pendistribusian becak listrik tersebut dilakukan secara terbuka, melalui tahapan verifikasi yang ketat, bahkan melibatkan berbagai komponen masyarakat, mulai dari GSN, Partai Gerindra, paguyuban becak, hingga para relawan. Tujuannya untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh mereka yang layak, tanpa menimbulkan beban tambahan.
Muhari mengaku heran beredarnya kabar adanya pembayaran sejumlah uang oleh salah satu penerima. Ia menduga informasi tersebut muncul karena adanya wacana tasyakuran yang sempat dibahas secara spontan oleh para penerima bantuan seusai acara pembagian becak listrik.
“Memang ada pembicaraan untuk mengadakan selamatan. Tapi itu murni inisiatif dari para tukang becak sendiri, bukan instruksi dari kami. Tidak ada nominal ditentukan, sifatnya sukarela dan atas dasar kebersamaan,” tegas Muhari
Menurutnya rencana tasyakuran tersebut tidak berkaitan langsung dengan proses pemberian bantuan. Para penerima becak listrik hanya ingin menggelar acara syukuran sebagai ungkapan terima kasih karena merasa sangat terbantu oleh program tersebut.
“Tidak ada kewajiban menyumbang. Semua dilakukan secara sukarela dan tidak ada arahan dari yayasan, partai, atau pihak lain,” tambahnya.
Bantuan becak listrik dari Presiden Prabowo merupakan bentuk kepedulian nyata kepada para pekerja sektor informal, khususnya tukang becak, agar dapat meningkatkan taraf hidupnya. Dengan adanya klarifikasi ini, Pihak Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) Kabupaten Bangkalan berharap tidak ada lagi kesalahpahaman yang berkembang di masyarakat.
eMHa
