Pasuruan, REALITA – Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan memimpin sidang paripurna tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 di gedung DPRD pada Senin ( 30/03/26),pelaksanaan LKPJ ini merupakan tindak lanjut dari surat yang di sampaikan oleh Bupati Pasuruan no 100/126/011/2026 pada tanggal 4 Maret tahun 2026
Pelaksanaan LKPJ ini merupakan salah satu kewajiban kepala daerah yang harus di laksanakan sebagaimana yang di amatkan dalam UU no 71 ayat 02 tahun 2023 tentang pemerintahan daerah,perlu di ketahui bahwa LKPJ merupakan penyampaian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sekaligus wahana penilaian dan upaya perbaiki kinerja di tahun berikutnya.
“penyampaian LKPJ kepala daerah ke DPRD,progress kinerja pemerintah daerah merupakan wujud sinergitas antara kelembagaan eksekutif dan legistatif serta kesepakatan bersama dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang di tuangkan dalam APBD”jelasnya usai sidang Paripurna.
Pria yang akrab di panggil Lek Sul juga mengucapkan selamat atas di raihnya sejumlah prestasi yang sudah di capai Bupati Pasuruan baik di tingkat Regional dan Nasional pada tahun 2025 kemarin,dan yang tak kalah pentingnya dengan di raihnya prestasi yang menonjol dan prestisius yakni selama 12 kali mempertahankan predikat WTP atas laporan keuangan dari BPK RI.
Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo, dalam sambutannya menjelaskan di rapat paripurna DPRD Kabupaten Pasuruan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat sebagai bentuk amanah konstitusi sekaligus evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“LKPJ ini tidak hanya sebagai kewajiban formal, tetapi juga menjadi bentuk transparansi atas kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran,” ujarnya.
Ia menjelaskan, LKPJ 2025 memuat hasil pelaksanaan program dan kegiatan, kebijakan strategis kepala daerah, serta tindak lanjut atas rekomendasi DPRD tahun sebelumnya, yang disusun mengacu pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2024.
Prioritas Pembangunan dan Penyesuaian Kebijakan
Memasuki tahun pertama kepemimpinanya, Rusdi menyebut arahan pembangunan Kabupaten Pasuruan tahun 2025 difokuskan pada peningkatan kualitas SDM dan daya saing daerah untuk mendukung transformasi ekonomi inklusif.
Arahan tersebut dituangkan dalam empat prioritas utama, yakni peningkatan layanan dasar, penguatan ketahanan sosial ekonomi, peningkatan daya saing berbasis potensi lokal, serta tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.
Dalam pelaksanaan program, Pemkab Pasuruan di hadapkan pada kebijakan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Dimana Kebijakan tersebut secara langsung berdampak pada pembatasan belanja, pengurangan perjalanan dinas, hingga penyesuaian program yang dinilai kurang berdampak langsung.
“Penyesuaian anggaran ini tentu berpengaruh terhadap capaian kinerja. Karena itu, kami melakukan penajaman program agar tetap fokus pada pelayanan publik,” jelasnya.
Pertumbuhan Ekonomi dan Penurunan Kemiskinan
Dari sisi makro, Rusdi memaparkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan tahun 2025 mencapai 5,66 persen, meningkat dari 5,34 persen pada tahun sebelumnya.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami kenaikan menjadi 73,02, didorong peningkatan sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.
Di sisi lain, tingkat kemiskinan berhasil ditekan dari 8,69 persen pada 2024 menjadi 8,21 persen pada 2025, lebih rendah dibanding rata-rata Jawa Timur sebesar 9,5 persen. Ketimpangan pendapatan juga menurun, tercermin dari indeks gini ratio yang membaik menjadi 0,309.
Realisasi APBD dan Ketergantungan Transfer Pusat Dalam laporan keuangan, realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai Rp4,07 triliun atau 99,47 persen dari target. Namun, komposisi pendapatan masih didominasi dana transfer pusat sebesar 70,74 persen, sementara PAD menyumbang 29,26 persen.
Adapun realisasi belanja daerah mencapai Rp4,02 triliun atau terserap 92,56 persen, dengan rincian belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.Sementara itu, SiLPA tercatat sebesar Rp250,5 miliar.“Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan kemandirian fiskal daerah ke depan,” tegasnya.
Capaian Sektor Pendidikan hingga Infrastruktur Pada sektor pendidikan, anggaran sebesar Rp1,3 triliun terealisasi 97,69 persen, dengan capaian peningkatan rata-rata lama sekolah menjadi 7,47 tahun dan partisipasi pendidikan dasar yang terus meningkat.
Di sektor kesehatan, realisasi anggaran mencapai 96,47 persen dengan peningkatan usia harapan hidup menjadi 74,81 tahun serta penurunan prevalensi stunting menjadi 3,91 persen.
Sektor infrastruktur juga menunjukkan capaian positif, dengan indeks aksesibilitas wilayah mencapai 78,92 persen dari total panjang jalan kabupaten.
Sementara itu, sektor perumahan, ketertiban umum, dan sosial juga mencatat berbagai capaian, termasuk penanganan bencana dengan respons time 100 persen serta perlindungan sosial yang menjangkau seluruh kelompok rentan.
Penghargaan dan Komitmen Peningkatan Kinerja diakhir penyampaiannya, Rusdi mengungkapkan sejumlah penghargaan yang diraih Pemerintah Kabupaten Pasuruan selama tahun 2025, di antaranya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, Innovative Government Award, hingga Adiwiyata Nasional.
“Penghargaan ini bukan tujuan utama, tetapi menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Rusdi menegaskan, ke depan pemerintah daerah akan terus memperkuat kolaborasi, meningkatkan efisiensi anggaran, serta memastikan setiap program berdampak nyata bagi masyarakat.“Dengan dukungan DPRD dan seluruh elemen, kami optimistis pembangunan Kabupaten Pasuruan akan terus berjalan lebih baik dan berkelanjutan,” pungkasnya.(abi/sul)
Editor/Sam*
