REALITA.CO.ID || PJ. Wali Kota Bogor, Hery Antasari memaparkan langkah dan inovasi yang diterapkan Kota Bogor dalam percepatan penurunan stunting di Kota Bogor pada penilaian kinerja 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan stunting Tingkat Provinsi Jawa Barat.
“Penanganan stunting tanpa perencanaan yang baik maka akan sia-sia. Untuk itu bersama semua para stakeholder, jajaran Pemkot Bogor merencanakan dan melaksanakan langkah yang efektif dan efisien, diantaranya melalui beberapa langkah, baik secara kelembagaan maupun langkah nyata lainnya dengan melibatkan pentahelix di Kota Bogor,” kata Hery Antasari secara daring, Rabu (29/5/2024).
Turut hadir langsung Kepala Bapperida Kota Bogor, Rudy Mashudi, Kepala DPPKB Kota Bogor, Anas Rasmana dan para stakeholder lainnya di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor. Diantaranya Wakil Rektor UIKA, IPB University, Yayasan Warga Upadaya, komunitas Perempuan Indonesia Maju, Swiss Belinn dan jajaran Pemkot Bogor.
Dia memaparkan, urusan kesehatan pada situasi awal yang dipotret pada 2023 berdasarkan baseline akhir tahun 2022 adalah Kota Bogor sudah melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), publikasi data stunting, menggunakan dan memanfaatkan sistem data surveilans gizi elektronik dalam pemantauan intervensi gizi dan penurunan, pemahaman stunting di seluruh kelurahan, pemantauan tumbuh kembang di posyandu, dua kelurahan bebas BABS, yaitu Rancamaya dan Pabaton hingga pelaksanaan audit stunting di lokasi kasus pada kelurahan yang telah ditetapkan.
Selain itu, pemberdayaan masyarakat kelurahan dalam peningkatan kapasitas dalam percepatan penanganan stunting. Untuk pendidikan kata Hery, dari 68 kelurahan sebanyak 50 kelurahan sudah memiliki guru PAUD terlatih untuk pengasuhan stimulasi penanganan stunting dan banyak program maupun kegiatan lainnya seperti pemutakhiran data.
Pj Wali Kota Bogor menuturkan, mengenai anggaran yang dialokasikan dalam percepatan penanganan penurunan stunting Kota Bogor mencapai kurang lebih sebesar Rp 127 miliar atau 5,8 persen dari APBD diluar gaji dan tunjangan (tahun 2023), terealisasi sebesar 98,66 persen dari pagu yang telah disediakan atau terserap.
“Tahun 2024 ditingkatkan menjadi Rp 200 miliar lebih,” katanya.
Untuk mengisi dan mengkontribusikan penanganan stunting, Kota Bogor menginput data-data melalui sistem yang disediakan pemerintah pusat. Pada aksi konvergensi ke delapan berupa review kinerja Kota Bogor, termasuk salah satu dari 10 kabupaten/kota di Jawa Barat yang mengalami penurunan baik melalui tiga metode survei.
Diakhir Hery mengakui dari 8 aksi konvergensi yang dilaksanakan Kota Bogor masih banyak persoalan yang ditemukan. Diantaranya belum meratanya akses gizi yang baik, baik terhadap ibu hamil dan balita, belum meratanya pengetahuan, kondisi sosial ekonomi, ketersediaan sanitasi dan sebagainya.
