Sidoarjo, REALITA – Puluhan warga Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, berbondong-bondong mendatangi kantor balai desa setempat. Kedatangan mereka selain melakukan orasi, juga membentangkan spanduk dan poster dengan berbagai macam tulisan. Merupakan bentuk aksi protes terhadap Kepala Desa Boro
Moh. Soichinnuruddin, diduga tidak transparansi pengelolahan anggaran APBDes, Selasa (16/10/2025) siang.
” Kami sengaja turun melakukan aksi demo ini karena merasa kecewa, sebab tidak ada kejelasan atau pengelolahan keuangan desa.
Sebab kepala desa ditanya, selalu berkilah dan terkadang melakukan intimidasi terhadap warga. Dalam tuntutan 15 aitem itu, intinya meminta kejelasan jawaban dari kepala desa. Minimal secara tertulis dengan waktu dua hari, setelah aksi demo ini. Sebaliknya bukan secara lisan, sehingga pengelolahan APBDes dapat diketahui penggunaan dan keperuntukannya dengan transparant dan terbuka, ” ujar Hari Banteng Ketua Korlap Aksi Demo.
” Selanjutnya, di tunggu hasil jawaban dari kepala desa, terkait tuntutan warga tersebut. Sementara hasil pertemuan disalah satu ruangan (mediasi), yang difasilitasi oleh Forkopimpka Kecamatan Tanggulangin hanya bersifat lisan, ” tambahnya.
Sementara Moh. Soichinnuruddin Kepala Desa Boro menjelaskan bahwa point-point dari aksi demo itu, salah satunya adalah pengurukkan yang ada di TPST. Sebab saat itu kondisi Boro banjir, dan sungai gedangrowo mengalami pendangkalan. Sehingga dibantu oleh Bupati Sidoarjo diarahkan untuk di Musdeskan, mencari tempat dan keseluruhannya warga dari RT. 01 sampai RT. 25 diundang. Sedangkan RT. 01 sampai RT. 07, sudah melakukan Musdes dan hasilnya setuju, ujarnya.
Lanjut Moh. Soichinnuruddin, setelah disepakati dan di setujui maka Pemdes dibantu Dinas PU Sidoarjo mendatangkan 3 unit alat berat beserta 6 unit truk. Kemudian dilakukan normalisasi, dan dimanfaatkan warga untuk budidaya ikan. ” Hasil pertemuan tadi, sudah saya sampaikan secara lisan namun mereka meminta jawaban secara tertulis, ” jelasnya.
Ditambahkan Sabino Mariano Camat Tanggulangin, menanggapi terkait laporan secara administratif dipastikan baik melalui evaluasi. Dalam konteks seperti ini, masyarakat beda pandangan, kita juga punya pandangan artinya memang di kroscekkan kembali dengan data-data yang ada di masyarakat, katanya.
Intinya warga itu, menuntut pada sisi kurangnya pengelolahan TKDnya. Beserta transparansi pengelolahan anggaran, itukan semuanya segi administratif dan kita tentunya juga melakukan proses pembinaan. Dan itupun sudah dijawab oleh kepala desa, nantinya dengan secara tertulis disampaikan kepada masyarakat, papar Sabino Mariano.
Menyinggung persoalan kepala desa harus turun dari jabatan, hal itu melalui prosesta dan itupun kita tidak bisa menjawab. Karena nanti ada mekanisme yang dilalui, jadi tidak bisa harus turun dan lain-lain. Kami juga akan menyampaikan ke Kabupaten Sidoarjo, apa yang menjadi tuntutan masyarakat. ” Kami monitor dan melakukan pendampingan kepala desa untuk memberikan jawaban kepada masyarakat, ” pungkasnya.(AHP/Sam*
Editor/Sam*
