Pasuruan, REALITA -Suasana halaman kantor Yayasan Al Hidayat di Dusun Jembrung 1- Desa Bulusari Kecamatan Gempol di Penuhi oleh masyarakat dari berbagai unsur, mulai dari PC Ansor,Pengurus Madin dan TPQ, Tokoh Agama Karang taruna serta unrus Ormas lainya,mereka datang untuk menghadiri kegiatan “JAWARA “ jagongan bersama wakil rakyat yakni ketua DPRD Samsul Hidayat pada Hari Minggu ( 01/02/26).
Momentum tersebut menyampaikan Tahapan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) yang sudah sudah tahap finalisasi meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan “ DPRD Kabupaten Pasuruan sudah menyelesaikan 13 Raperda yang sudah tahap verifikasi biro hukum Propinsi dan sudah siap di sahkan”jelas politisi PKB ini.
Pria yang akrab di panggil Lek Sul ini menambahkan,Proses ini melibatkan DPRD dan Pemerintah Daerah (Kepala Daerah) yang diawali dengan Propemperda, penyusunan Raperda berbasis naskah akademik, pembahasan tingkat I & II, hingga diundangkan dalam Lembaran Daerah.
Acara semakin hangat saat memasuki sesi tanya jawab, peserta yang hadir menyampaikan sejumlah uneg uneg dan problematika di lapangan yang di anggap mereka masih belum di tangani secara sempurna di antaranya soal penanganan Banjir di wilayah Gempol,soal Pendidikan non formal ( TPQ dan Madin ) yang kurang mendapat porsi yang idial, soal penanganan kerusakan jalan Kabupaten Pasuruan,
Sumbhan,ketua PAC – GP Ansor Gempol mempertanyakan soal penanganan banjir oleh Pemkab Pasuruan yang di anggap masih kurang maksimal karena penanganan masih parsial dan tidak pentahelix “Pengerugan sudah di lakukan oleh Dinas Sumberdaya Air tapi saat hujan masih tetap ada genangan “tuturnya.
Menjawab pertanyaan soal Banjir ,Samsul sudah memberikan masukan agar di pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Khusus Penanganan Banjir di Kecamatan Gempol saat Musrengbang Kecamatan, namun setelah satu bulan berlalu sejak wacana tersebut digulirkan, satgas yang diharapkan mampu menjadi solusi persoalan banjir di Gempol tak kunjung terbentuk.
“perlu di ketahui juga oleh masyarakat bahwa sungai-sungai yang ada di Gempol seperti anak sungai wrati di Gempol, sungai bekacak di Kejapanan itu bukan kewenangan daerah,prosesnya penanganan harus berkordinasi dengan Propinsi, ini yang kadang menjadi kendala di lapangan “imbuhnya.
Soal perbaikan jalan rusak, lanjut politisi PKB,dirinya sudah menyampaikan kepada Dinas tehnis yang membidangi agar mereka segera “ kerusakan yang kita sampaikan sejatinya sampaikan itu sudah di tangani oleh Dinas Terkait , akan tetapi kendala adalah curah hujan tinggi kendaraan yang melintas over dimensi sehingga belum genap 1 bulan ,rusak lagi “jelasnya.
Sedangkan untuk untuk bantuan rehab Madin dan TPQ pada tahun 2025, di akui memang Pemkab masih belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di sektor Pendidikan non formal karena Bupati Pasuruan ingin menyelesaikan ratusan kerusakan sekolah SDN,SMP,meski demikian Pemkab masih memberikan bantuan insentif bagi guru guru Madin dan TPQ agar kegiatan Pendidikan karakter, keagamaan bagi para santi tetap berjalan.(abi/sul)
Editor/Sam*
