Jakarta, REALITA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan respons bernada isyarat saat dikonfirmasi mengenai alasan pencopotan Direktur Jenderal Anggaran Luky Alfirman, yang diduga kuat berkaitan dengan lolosnya anggaran pengadaan motor listrik Badan Gizi Nasional (BGN) untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Saat ditemui di lingkungan Kantor Kementerian Keuangan, Senin, Purbaya enggan menjelaskan secara gamblang alasan di balik langkah tegas tersebut, namun memberikan jawaban yang mengarah langsung pada isu yang berkembang. “Mungkin anda tebak saja sendiri,” ujarnya singkat.
Sebagai informasi, pada April 2026 lalu, Purbaya telah resmi mencopot Luky Alfirman dari jabatan Dirjen Anggaran. Langkah itu tidak sendirian, ia juga memberhentikan Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu, pada waktu yang sama, tanpa penjelasan rinci terkait dasar kebijakan pencopotan keduanya.
Isu bermula dari rencana pengadaan 25.000 unit motor listrik oleh BGN. Purbaya sebelumnya mengaku pihaknya telah menolak usulan anggaran tersebut, namun alokasi dana tetap bisa diterbitkan dan diproses. Menurutnya, hal itu terjadi karena adanya celah keamanan dalam sistem perangkat lunak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran.
“Itu software dari ditjen anggaran, itu sedang diperbaiki sehingga enggak kebobolan kayak kemarin tuh. Ya kan? Kan kebobolan kan, tahun lalu. Waktu kita sudah menolak beli motor untuk BGN. Jadi sudah saya tolak,” ungkap Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2026, seperti dikutip pada Kamis (7/5/2026).
Menanggapi masalah tersebut, Purbaya menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan perbaikan menyeluruh pada sistem perangkat lunak di Ditjen Anggaran. Langkah ini diambil agar kesalahan yang sama tidak terulang kembali, sekaligus memperketat pengawasan terhadap seluruh rencana belanja dari kementerian maupun lembaga negara.
“Rupanya ada kebocoran dari cara melewati itu sehingga softwarenya, sehingga sempat keluar. Sekarang sudah kita perbaiki dan hal seperti itu akan kita semaksimal mungkin,” tambahnya.
Di sisi lain, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, memiliki penjelasan berbeda terkait dasar pengadaan kendaraan tersebut. Ia menyatakan bahwa rencana pembelian motor listrik ini telah disusun dan dimasukkan ke dalam anggaran negara tahun 2025.
Hingga saat ini, BGN telah merealisasikan pengadaan sebanyak 21.801 unit motor listrik dari rencana awal sebanyak 25.644 unit. Kendaraan tersebut nantinya akan dialokasikan untuk mendukung kelancaran tugas operasional para petugas lapangan.
“Pengadaan motor listrik ini sudah direncanakan dalam anggaran tahun 2025 sebagai bagian dari dukungan operasional Program MBG, khususnya untuk menunjang mobilitas Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi,” jelas Dadan dalam keterangan resminya yang dikutip pada Kamis (9/4/2026).
Peristiwa ini menimbulkan sorotan publik, mengingat adanya perbedaan pandangan antara Kementerian Keuangan yang menyebut anggaran tersebut lolos karena celah sistem, dengan BGN yang menyatakan rencana pengadaan sudah disusun dan direncanakan secara resmi sejak awal penyusunan anggaran.
Sumber : suara.con
eMHa
