Pasuruan, REALITA -Hari Pendidikan seharusnya menjadi ruang suci bagi Pemerintah daerah serta semua pemangku kebijakan untuk merenung secara seksama tentang cita-cita besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, tentang harapan yang dititipkan pada generasi penerus, dan tentang janji negara yang tertuang dalam konstitusi. Namun, di balik gema slogan “pendidikan untuk semua” terselip realitas yang getir yakni ketidakadilan yang justru tumbuh subur di tempat yang seharusnya paling menjunjung tinggi esiensi nilai keadilan.
Ketika seorang anak terpaksa berhenti sekolah hanya karena tidak mampu membayar “sumbangan”, di situlah pendidikan kehilangan makna dasarnya. Ketika ijazah ditahan, nomor ujian tidak diberikan, atau tekanan halus hingga intimidasi dilakukan atas nama “partisipasi”, maka yang tercipta bukanlah pendidikan—melainkan praktik yang mencederai hak asasi.
Negara telah hadir melalui berbagai kebijakan dalam mendukung pemenuhan hak dasar para penerus Bangsa melalui dana BOS, pembangunan infrastruktur, bantuan operasional, dan regulasi yang menegaskan bahwa pendidikan dasar harus dapat diakses tanpa diskriminasi.
Namun pertanyaannya menjadi tajam: mengapa masih ada beban yang dipaksakan kepada mereka yang justru paling membutuhkan perlindungan?
Keadilan dalam pendidikan bukan sekadar tentang pemerataan fasilitas, tetapi tentang keberpihakan.
Keberpihakan kepada anak-anak dari keluarga sederhana. Keberpihakan kepada mereka yang memiliki semangat belajar tinggi, meski keadaan ekonomi terbatas. Keadilan berarti memastikan bahwa tidak ada satu pun anak kehilangan masa depan hanya karena persoalan biaya.
Jika pendidikan berubah menjadi ruang yang menakutkan bagi orang tua dan anak karena tekanan finansial, maka kita sedang berjalan menjauh dari tujuan luhur pendidikan itu sendiri. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang memerdekakan, bukan membebani. Guru seharusnya menjadi pelita, bukan penekan. Sistem seharusnya melindungi, bukan menyaring berdasarkan kemampuan membayar.
Hari Pendidikan seharusnya tidak hanya dipenuhi seremoni dan pidato, tetapi juga keberanian untuk melakukan instripeksi dan mengoreksi diri. Bahwa masih ada praktik yang harus diluruskan. Bahwa masih ada ketidakadilan yang harus dihentikan dan menjalankan amanat konstitusi bahwa pendidikan sejati harus berdiri kokoh di atas asas keadilan.
Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan pendidikan bukan pada megahnya gedung atau banyaknya program, melainkan pada satu hal sederhana.(abi/sul)
Editir/Sam*
