Pasuruan, REALITA – Kebijakan pemerintah pusat terkait penggunaan dana desa 2026 utuk mendukung program Pembangunan KDMP menjadi topik menarik yang dikupas dalam Bimtek Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Tahun 2026 Wilayah Kecamatan Gempol di Trawas, Mojokerto, Jumat (13/2/2026).
Menurut Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, menjelaskan dampak dari berkurangnya dana desa tak lepas dari adanya sejumlah kewajiban pembiayaan baru. Salah satunya untuk program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dibebankan hingga 64 persen kepada desa, dampaknya program program Pembangunan desa yang sudah di rencanakan untuk pembangunan infratruktur tak bisa bisa di laksanakan
Selain itu, alokasi ketahanan pangan sebesar 20 persen serta BLT 15 persen membuat total kewajiban anggaran hampir menyentuh 99 persen.“Kalau insentif guru TPQ dan lainnya tahun ini tidak bisa dianggarkan dan di tuding tak disosialisasikan, kesannya kepala desa yang menghapus. Padahal memang ruang fiskalnya memang sangat sempit,” ujarnya.
Terkait polemik Gerai KDMP yang banyak dikeluhkan kepala desa, Samsul mengaku sudah menyampaikan aspirasi tersebut, termasuk kepada Dandim 0819/Pasuruan. Salah satu sorotan adalah minimnya pelibatan pemerintah desa dalam pelaksanaan program.
Solusi jangka pendek agar program Pembangunan desa ,lanjut Lek Sul, Kepala Desa bisa mengoptimalkan PAD Desa untuk di fokuskan pada program program wajib yang bersentuhan dengan urusan dasar masyarakat
“karena ini sudah menjadi kebijakan pusat,DPRD juga akan kordinasi kepada jajaran Forkompimda juga untuk mencari solusi terbaik secepatnya” tegasnya.
Ia menambahkan, sejatinya program Presiden saling bersinergi. KDMP, misalnya, dinilai bisa mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, dalam pelaksanaannya perlu pengawasan dan evaluasi agar tidak membebani desa secara berlebihan.
Samsul memastikan nanti ada skema perubahan kebijakan. Ia menyebut, mulai 2026 akan ada skema reward berbeda bagi desa yang lunas PBB.
Lebih lanjut, Samsul mengungkapkan dirinya bersama Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, sempat menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mempertanyakan alasan pengurangan dana transfer daerah.
Dari hasil pertemuan tersebut, diketahui bahwa pengurangan dilakukan karena di sejumlah daerah masih banyak dana menganggur, bahkan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) mencapai triliunan rupiah.“Kata Pak Menteri, kalau triwulan pertama penyerapan signifikan, insyaallah dana transfer daerah bisa dikembalikan lagi,” jelasnya.
Editor/Sam*
