Pasuruan, REALITA – Puluhan tim sakaremania melurug Gedung DPRD Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. pada hari Rabu ( 11/01/26) untuk meminta dukungan dan kelangsungan nasib Persekabpas usai gagal lolos di liga II,juga persoalan yang di hadapi tim julukan Laskar Sakera yakni polemik kepemilikan saham dan beban finansial klub
Saat audensi di gedung DPRD ,Rosul Ketua Sakeramania, menyampaikan uneg unrg dan harapan menyampaikan kekhawatiran para sakeramania agar Persekappas terus tidak keluar dari Kabupaten Pasuruan
“Kami datang bukan untuk menyalahkan siapa pun. Fokus utama saya adalah menjaga Persekabpas agar tidak keluar dari Pasuruan dan tidak berganti nama. Maka perlu duduk bareng untuk menyelamatkan tim ini,” ujar Rosul.
Rosul Menambahkan, siapa pun yang memegang Persekabpas kelak tidak terbebani utang setiap tahunnya. “Tanpa utang pun, mencari sosok yang ikhlas berjuang untuk tim ini sudah sangat sulit,” tambahnya.
Terpisah Manajer Persekabpas, Gaung Andaka, membeberkan kronologi pembentukan PT Persekabpas yang sempat menjadi perdebatan. Menurutnya, pembentukan badan hukum tersebut adalah syarat mutlak regulasi PSSI untuk berlaga di Liga Nusantara (Liga 3) 2024/2025. Jika tidak berbentuk PT, Persekabpas terancam denda Rp 500 juta dan degradasi otomatis ke Liga 4.
Gaung menceritakan sulitnya mencari sosok manajer saat itu. “Hampir 80 persen anggota dewan ditawari, tidak ada yang bersedia. Pengusaha lewat Apindo hingga Kadin juga tidak ada yang siap. Akhirnya saya terima amanah ini dari pada perjuangan Pak Andriyanto, manajer sebelumnya sia-sia,” jelas Gaung.
Soal kepemilikan saham, Gaung menegaskan komitmennya untuk tidak menjual Persekabpas kepada pihak luar. Saat ini, modal dasar terbagi dalam 500 lembar saham dengan harga Rp 1 juta per lembar. Namun, kepemilikannya terbatas.
“Sampai kapan pun Persekabpas tidak akan dijual. Kalau ada investor masuk, maksimal saham mereka hanya 49 persen. Mayoritas tetap harus dikuasai PSSI (Askab). Ini demi menjaga agar nama dan domisili tidak berubah,” tegasnya.
Ia juga membantah kabar bahwa manajemen menutup diri dari kepala daerah. “Justru kami yang memohon untuk bisa duduk bareng Bupati,” imbuhnya.
Editor/Sam*
