Pasuruan, REALITA – Program jawara ( jagongan bersama Wakil rakyat: red) yang gagas oleh DPRD Kabupaten ternyata menjadi magnet warga masyarakat untuk menyampaikan uneg uneg dan penyampaian aspirasi mereka terhadap program pemerintah daerah yang di anggap masih perlu perbaikan lagi sehingga dampak positif bisa di nikmati langsung.
Talkshow dengan teman “Refleksi Satu Tahun Dan Arah Baru Masa Depan Pasuruan” yang di gelar pada Kamis (11/12/25)yang hadiri dua narasumber yang tak asing lagi warga kabupaten Pasuruan yakni Samsul Hidayat ( ketua DPRD ) dan tim percepatan H Suyono Pane SH menjadi sarana positif bagi mereka apakah program pembangunan di kepemimpinan Bupati Rusdi Sutejo dan Wabup Sobih Asrori di tahun pertama.
Pria yang akrab di panggil Pane SH menuturkan Bahwa kabupaten Pasuruan mempunyai pemimpin paket komplit Bupati dan wakil bupati sudah sangat berpengalaman di dalam tata kelola pemerintah daerah karena kedua beliau sudah cukup lama menjadi anggota dewan, kemudian di tunjang dengan keberadaan ketua DPRD kabupaten Pasuruan Bapak Samsul Hidayat yang tidak diragukan kemampuannya
Di tahun pertama sejumlah program telah di realisasikan yang sejatinya itu adalah program pembangunan super prioritas antaranya rekontruksi puluhan kilo jalan yang rusak ,penerangan lampu PJU , perbaikan ratusan ruang gedung pendidikan yang rusak.
” Bapak Bupati sangat responsif bila ada saran ,masukan dan maupun kritik dari masyarakat dimana semuanya demi lebih majunya Pasuruan kedepan . Tambahnya “.jelas asal Gunung gangsir ini
ketua DPRD kabupaten Pasuruan Bapak Samsul Hidayat ,S. Ag, M.Pd. I bahwa eksistensi legeslatif adalah merupakan bagian dari Pemda yang tak bisa di pisahkan,para wakil rakyat juga ikut penyusun program yang selaras dengan program pusat,untuk di ketahui juga tahun 2026 nanti TKD ( transfer ke daerah ada pengurangan transfer yang nominalnya tembus sekitar Rp 850 miliar, dampak bagi daerah adalah program pembangunan tidak bisa maksimal
“Maka dalam perencanaan dan penganggaran di masing OPD harus mengutamakan program prioritas daerah dan juga bersinggungan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat,gak bisa lagi bangun seenaknya”jelasnya.
Ada sejumlah skema pembiayaan yang akan dilakukan pemerintah seiring pengurangan TKD dari pusat, kami dari legeslatif bersama mas Bupati pada tahun 2026 mulai menerapkan Perda PJSL sebagai satu langkah solusi efektif untuk menyikapi kebijakan pemerintah pusat terkait dampak dari pengurangan fiskal sehingga program pembangunan ada yang belum tercover
Dalam acara tersebut juga banyak usulan dan kritikan terkait sejumlah pelayanan maupun program pembangunan yang masih belum menyentuh kebutuhan masyarakat misalkan aliran layanan PDAM yang tak lancar, sekolah rusak masih belum di tangani hingga perbaikan jalan rusak protokol yang tak terealisasikan di tahun 2025 ini.Tutupnya.
Editor/Sam*
