Cileungsi, REALITA — Polemik internal Karang Taruna Kecamatan Cileungsi kian mengemuka setelah tujuh pengurus Karang Taruna dari sejumlah desa secara resmi menyatakan penolakan terhadap hasil Temu Karya Karang Taruna Kecamatan Cileungsi yang digelar beberapa waktu lalu. Penolakan itu dipicu dugaan blunder dan ketidaknetralan Camat Cileungsi selaku pembina organisasi, yang dinilai bertindak di luar koridor aturan.
Dalam surat keberatan yang dihimpun oleh awak media, para pengurus menilai pelaksanaan Temu Karya telah menyimpang dari ketentuan Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga (PD/PRT) Karang Taruna.
Sejumlah prosedur dianggap tidak dijalankan, mulai dari mekanisme verifikasi peserta, legalitas undangan, hingga dugaan intervensi langsung dari Camat dalam menentukan arah forum.
“Tindakan pembina seharusnya bersifat mengayomi, bukan mengarahkan. Namun pada Temu Karya ini, kami melihat adanya indikasi keberpihakan yang jelas merusak integritas forum,” tegas salah satu pengurus Karang Taruna desa yang menandatangani penolakan.
Para pengurus juga mengungkap bahwa beberapa desa tidak mendapatkan undangan resmi, namun forum tetap berjalan dan menghasilkan keputusan strategis, termasuk penetapan ketua baru. Kondisi tersebut dianggap sebagai pelanggaran serius yang mencederai prinsip representasi serta legitimasi peserta forum.
Lebih jauh, para penolak menyoroti tindakan Camat yang dinilai terburu-buru memaksakan proses Temu Karya meski banyak unsur kepengurusan desa belum memenuhi syarat administratif. “Ini bukan soal siapa yang terpilih. Ini soal prosedur. Jika prosesnya cacat, maka produk keputusannya cacat pula,” ujar seorang pengurus lainnya.
Penolakan kolektif ini menandai eskalasi ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Camat Cileungsi dalam membina organisasi kepemudaan. Para pengurus mendesak agar Dinas Sosial Kabupaten Bogor turun tangan melakukan evaluasi dan memerintahkan Temu Karya ulang yang sesuai ketentuan.
Hingga laporan ini diterbitkan, Camat Cileungsi belum memberikan pernyataan resmi menanggapi tuduhan blunder dan ketidaknetralan yang mencuat. Ketidakjelasan ini semakin menegaskan kekisruhan yang berpotensi menghambat jalannya program-program sosial Karang Taruna di tingkat kecamatan dan desa.
Situasi ini menunjukkan perlunya penegakan tata kelola organisasi yang profesional, transparan, dan bebas intervensi, terutama bagi wadah pembinaan generasi muda di daerah. Tanpa penyelesaian cepat dan tegas, polemik Karang Taruna Cileungsi dikhawatirkan berkembang menjadi konflik struktural yang lebih luas.(Firly)
Editor/Sam*
