Bogor, REALITA – DPRD Kabupaten Bogor bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Barat menggelar pembahasan harmonisasi dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) prioritas di sektor lingkungan hidup, yakni pengelolaan sampah dan pengelolaan sumber daya air. Langkah ini menjadi bagian penting dalam memastikan setiap regulasi daerah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta memiliki kepastian hukum yang kuat.
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Barat menggelar rapat harmonisasi dua Raperda tentang pengelolaan sampah dan sumber daya air pada Senin (10/11). Rapat ini berlangsung secara hybrid di Ruang Ismail Saleh, Kanwil Kemenkumham Jabar, Kota Bandung.
Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Bogor menegaskan bahwa persoalan sampah dan sumber daya air merupakan isu strategis yang membutuhkan payung hukum yang kuat, terukur, dan adaptif terhadap tantangan perkembangan wilayah. “Harmonisasi ini sangat krusial. Kami ingin memastikan bahwa raperda yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek legal drafting, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Raperda Pengelolaan Sampah menjadi perhatian utama mengingat meningkatnya volume sampah seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi. Dalam diskusi, tim Kemenkumham memberikan sejumlah catatan penting terkait penegasan definisi, mekanisme pengawasan, hingga sanksi administratif agar pelaksanaannya di tingkat desa hingga kabupaten lebih terarah dan tidak menimbulkan multitafsir.
Sementara itu, Raperda Pengelolaan Sumber Daya Air dibahas dalam konteks ketersediaan air bersih, konservasi, hingga mitigasi risiko bencana. Kemenkumham menekankan pentingnya memasukkan prinsip keberlanjutan dan perlindungan ekosistem dalam rumusan norma. Selain itu, keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lokal turut ditekankan untuk menjaga kualitas dan ketersediaan sumber air di Kabupaten Bogor.
Dalam kesempatan tersebut, perwakilan Kemenkumham Jawa Barat menyampaikan apresiasi terhadap keseriusan DPRD Kabupaten Bogor dalam mendorong penyempurnaan regulasi lingkungan. “Harmonisasi adalah tahap penting untuk memastikan setiap raperda memiliki kesesuaian hierarki dan memberikan kepastian hukum. Pembahasan hari ini menunjukkan komitmen kuat DPRD dalam menghasilkan produk hukum yang berkualitas,” katanya.
DPRD Kabupaten Bogor menargetkan proses harmonisasi dapat segera diselesaikan sehingga raperda dapat masuk ke tahap pembahasan berikutnya dalam rapat alat kelengkapan dewan. Dengan penguatan regulasi di sektor lingkungan, DPRD berharap Kabupaten Bogor mampu menghadapi persoalan sampah dan krisis air secara lebih terstruktur, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Hasil harmonisasi ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi kebijakan lingkungan daerah, sekaligus mempertegas komitmen pemerintah daerah dan DPRD dalam menjaga kualitas lingkungan serta keberlangsungan sumber daya alam bagi generasi mendatang.
eMHa
